PERINGATAN HARI KARTINI: SAAT UNTUK MEREFLEKSI DIRI

Pada tanggal 21 April ini kembali diperingati Hari Kartini yang ke 133, sebuah usia yang cukup matang dan dewasa. Akan tetapi kalau mau direnungkan secara mendalam, sebuah pertanyaan yang muncul adalah apakah di usia ulang tahun yang sudah lebih dari satu abad ini,  pemikiran dan ide cemerlang Kartini sudah terealisasi, kendala apa yang terjadi, dan masih banyak pertanyaan lainnya. Sehubungan dengan itu tulisan ini mengajak kita (kaum pria dan khususnya perempuan) untuk merefleksikan diri tentang berbagai persoalan perempuan, khususnya apakah hukum dapat dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan kesetaraan,  kesejahteraan, keadilan kepada kaum perempuan?

           Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana di masa yang sangat sulit Kartini dengan segala keterbatasannya menolak perbedaan perlakuan yang diberikan kepada kaum perempuan. Anggapan bahwa perempuan tidak perlu menuntut pendidikan terlalu tinggi, karena tugas perempuan hanyalah mengurus keluarga dan mendampingi suami, perempuan adalah konco wingking telah ditolak oleh Kartini. Penolakan ini dilakukannya dengan menulis surat kepada sahabatnya di negara lain (Belanda), yang sesungguhnya isi dari surat Kartini mengungkapkan betapa Kartini merasa iri dengan kaum perempuan di negara sahabatnya yang memperoleh perlakuan setara dengan pria dalam banyak hal.

         Perjuangan Kartini ternyata telah  membuahkan hasil, karena saat ini banyak kaum perempuan yang  menduduki jabatan penting, dan memperoleh kesempatan yang sama dengan pria. Wanita karier sudah merupakan persoalan yang wajar dalam masyarakat, tidak ada lagi yang mempersoalkannya, sepanjang kaum perempuan dapat membagi waktu antara karier dan keluarga. Artinya dalam mengejar kariernya perempuan yang memilih untuk hidup berkeluarga juga harus dapat menjalankan perannya sebagai ibu dengan baik agar tercapai keseimbangan.

          Persoalannya sekarang di Indonesia sebagai negara yang mendeclare negara hukum, apakah hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (site for strugle). Untuk menjawab persoalan ini harus dibedakan antara kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis ini dimaksudkan bahwa hukum itu diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, sedangkan dalam kenyataannya hukum ini dikalahkan karena berbagai kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.  Hal terakhir ini yang dinamakan kebutuhan strategis. Jadi dalam konteks ini telah dipakai pendekatan alternatif, artinya kebutuhan strategis atau praktis, padahal seharusnya kedua kebutuhan itu berjalan secara simultan dan bersifat kumulatif.

          Memang benar dalam  berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah melarang adanya diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa hak- hak perempuan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  Namun, dari kasus-kasus empirik   menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami diskriminasi dalam berbagai hal. Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa keadilan akan tercapai apabila penerapan hukum telah sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan perlu dianalisis secara kritis. Analisis ini akan menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan keadilan tidak begitu kausal sifatnya. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya hukum itu tidak dapat dilepaskan dari proses politik. Dengan demikian upaya memberikan keadilan kepada perempuan tetap dapat dilakukan melalui hukum tetapi harus selalu  memperhatikan perubahan sosial dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

       Dari uraian tersebut diatas, nampaklah bahwa pandangan yang berkembang selama ini bahwa hukum adalah institusi netral yang dapat dipakai sebagai sarana untuk memperoleh keadilan  perlu dipertanyakan kembali, karena diakui atau tidak kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis tentu mewarnai setiap pengambilan keputusan, Inilah yang harus selalu direfleksikan agar tidak kecewa karena ternyata hukum tidak mampu menjawab keinginan yang ada. Selamat Hari Kartini 2012, Hidup Perempuan Indonesia.

Penulis : Dr.Atik Krustiyati,S.H.,M.S

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Sekretaris ISWI Surabaya